JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan instruksi tegas kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk mengusut tuntas keberadaan 1.000 unit tambang timah ilegal yang sebelumnya telah ditutup oleh pemerintah di wilayah Bangka Belitung pada akhir tahun 2025 lalu.
Prabowo mempertanyakan bagaimana mungkin aktivitas pertambangan ilegal dalam skala masif tersebut dapat berlangsung tanpa sepengetahuan jajaran aparat di lapangan. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
"Saudara-saudara, akhir tahun lalu kami telah menutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1.000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut. Masa 1.000 tambang, pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu?" kata Prabowo.
Prabowo kembali menegaskan instruksi tersebut kepada Panglima TNI dan Kapolri. Ia mempertanyakan fungsi pemberian pangkat dan jabatan kepada para aparat jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk menertibkan berbagai aktivitas ilegal di wilayah tugas masing-masing.
"Kapolri dan Panglima TNI ya, usut. Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka-mereka kalau enggak bisa tertibkan ini? Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini," ujarnya.
Menurut Prabowo, seorang pemimpin maupun komandan wajib memiliki keberanian untuk menindak tegas anak buahnya apabila terbukti melakukan pelanggaran. Ia mengakui langkah penertiban ini tidak selalu mudah dijalankan karena acap kali menyangkut sosok personel yang sebelumnya telah diberikan kepercayaan hingga kenaikan pangkat.
"Pemimpin yang baik, komandan yang baik, adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri," kata Prabowo. "Kadang-kadang kami sedih. Anak buah yang kami sayang, yang baru saja kami beri bintang, naikkan pangkat, harus kami tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kami lakukan," lanjutnya.
Prabowo menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan pada kepentingan rakyat, bukan didasarkan pada pertimbangan pribadi. Ia mengingatkan bahwa dirinya telah mengemban sumpah jabatan untuk menjalankan tugas negara secara amanah.
"Saya sadar, saya disumpah di sini. Saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia," tegasnya.
Maka dari itu, Prabowo meminta Panglima TNI dan Kapolri untuk benar-benar mengusut aktivitas tambang ilegal tersebut, termasuk mendalami kemungkinan keterlibatan maupun aksi pembiaran oleh aparat yang bertugas di daerah.
"Karena itu, saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri mengusut. Tidak mungkin 1.000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi tahu," ujarnya.
Tidak berhenti pada TNI dan Polri, Prabowo juga memerintahkan kementerian terkait untuk melakukan pemeriksaan mendalam mengenai potensi adanya penyelundupan komoditas timah. Ia secara khusus meminta Menteri Keuangan untuk menindak peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
"Tapi, Menteri Keuangan, usut Bea Cukai juga. Iya kan?" kata Prabowo.
Prabowo kemudian turut menyoroti peran Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam mengawasi potensi penyelundupan yang dilakukan melalui jalur laut.
"Bakamla! Tugasmu menjaga penyelundupan itu. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ?" ujarnya.
Prabowo menegaskan bahwa upaya penertiban ini tidak bertujuan untuk mencari-cari kesalahan aparat, melainkan untuk mendorong agar seluruh unsur pemerintahan dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan benar.
"Saudara-saudara ya, enggak ada masalah. Kami bukan... kami justru menantang mereka berbuat yang terbaik ya. Mereka itu anak-anak kami, tapi kami harus berani menegakkan kebenaran," kata Prabowo.
Ia menilai bahwa masyarakat saat ini sudah semakin kritis terhadap berbagai praktik ketidakadilan dan penyelewengan. Oleh sebab itu, pemerintah harus menunjukkan keberanian dalam menegakkan aturan tanpa pandang bulu.
"Rakyat kami sekarang tidak mau menerima ketidakadilan, tidak mau melihat lagi penyelewengan. Mereka bukan bodoh, mereka pintar," pungkasnya.