JAKARTA - Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kini difokuskan pada operasi satgas darat sebagai garda terdepan, terutama di enam provinsi prioritas yang ada di Pulau Kalimantan dan Sumatera.
Berdasarkan siaran pers resmi dari Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah Republik Indonesia pada Sabtu, peran vital tim darat ini menuntut Forkopimda di daerah untuk memperkuat pasokan logistik, peralatan, hingga jumlah personel.
“Pemantauan dan pengawasan ketat di daerah menjadi krusial untuk mencegah eskalasi titik api dan dampak lingkungan yang lebih luas,” demikian salah satu simpulan Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Karhutla 2026 pada Jumat (21/8).
Enam wilayah yang diprioritaskan meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Sumatera Selatan, serta Jambi. Penetapan kawasan ini merujuk pada potensi kerawanan yang tinggi, di mana BNPB Memprediksi puncak karhutla berlangsung sepanjang Agustus sampai September 2026.
Data pengamatan titik panas serta sebaran kabut asap lintas wilayah pada 1–20 Agustus 2026 menunjukkan bahwa pergeseran musim memicu pergerakan angin dominan dari arah tenggara ke barat yang mempercepat penyebaran karhutla.
“Sejak 6 Agustus terlihat adanya sebaran asap yang sudah melewati batas negara Indonesia - Malaysia,” kata BNPB.
Sementara itu, perkiraan BMKG mengindikasikan fenomena El-Nino bertahan sampai awal 2027, yang bakal memicu kondisi cuaca makin kering dalam rentang waktu yang lebih panjang.
BNPB menegaskan bahwa Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) belum bisa diterapkan hingga akhir Agustus akibat minimnya pembentukan awan hujan, sehingga penanggulangan karhutla saat ini bertumpu pada satgas darat dan udara.
Operasi udara difungsikan untuk menopang satgas darat. Pemerintah telah menyiagakan 38 unit armada udara yang terdiri dari 13 unit helikopter atau pesawat patroli serta 25 armada water bombing guna menjatuhkan air langsung ke titik api.
Sejumlah unit penerbangan tersebut dapat dioperasikan secara hibrida untuk patroli sekaligus OMC, maupun gabungan patroli dan water bombing sesuai kondisi di lapangan.
Pemerintah turut menegaskan komitmen untuk mencabut secara permanen semua aturan daerah yang masih mengizinkan aktivitas pembukaan lahan dengan cara dibakar.