JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah telah menjalin komunikasi dengan negara tetangga sehubungan dengan imbas asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dilaporkan merambah sampai ke wilayah negara lain.
Prasetyo menuturkan komunikasi tersebut dilangsungkan secara informal melalui Menteri Luar Negeri Sugiono. Menurut pandangannya, pemerintah terus berupaya memacu percepatan pemadaman karhutla supaya dampaknya tidak kian meluas.
"Kalau secara informal ada. Secara informal memang sebagai negara tetangga kan tentunya melalui Pak Menlu ada komunikasi. Tadi juga Pak Menlu cerita juga tuh ke kami. Makanya kami berusaha secepatnya untuk bisa mengatasi masalah karhutla ini," kata Prasetyo seusai menghadiri akad nikah Rizky Irmansyah dan Chika Yenalovy di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (23/8/2026).
Prasetyo mengungkapkan pihak pemerintah belum memiliki rencana membentuk satuan tugas (satgas) khusus guna menanggulangi karhutla seperti halnya pola penanganan bencana di Aceh. Pemerintah menilai kerja sama serta koordinasi lintas sektor yang bergulir saat ini masih amat memadai untuk menangani karhutla.
"Saya kira belum ya, karena kemarin hasil dari lapangan, apa namanya, penanganan yang itu juga sudah koordinasi lintas sektor juga sudah cukup kuat ya," ujarnya.
Menurut penuturan Prasetyo, pemerintah telah memenuhi alokasi kebutuhan tambahan di lapangan, meliputi peranti pemadaman dari udara, alat pelindung diri (APD), hingga penebalan jumlah personel.
"Kalaupun ada keperluan penambahan beberapa peralatan, termasuk heli untuk water bombing, kemudian termasuk sampai APD dan penambahan pasukan semua sudah dikerjakan," katanya.
Ia mengimbuhkan, dukungan personel tambahan dari tiga batalyon kini telah disiagakan di lokasi untuk memperkokoh tindakan pemadaman karhutla. Pihak pemerintah, lanjut Prasetyo, memilih mengerahkan seluruh peranti dan unsur yang tersedia secara padu daripada membentuk struktur satgas baru.
"Dan hari ini penambahan personel dari tiga batalyon juga sudah berada di lokasi. Memang kami sama-sama kami keroyok. Insyaallah enggak perlu kami bikin satgas khusus," ujarnya.
Pejabat Setingkat Menteri Dibagi Berdasarkan Wilayah
Di tengah langkah penanganan karhutla, pemerintah pusat turut membagikan pembagian tugas kepada sejumlah pejabat setingkat menteri guna memberikan perhatian penuh terhadap wilayah yang terdampak.
Prasetyo merinci bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan beserta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mendapatkan penugasan khusus. Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) pun diamanahkan bertanggung jawab mengawal salah satu kawasan.
"Ya ada Pak Menko, Pak Menko Polhukam ada, Pak Menko PM juga ada di situ. Nah, kami bagi semua. Ada Kasad juga bertanggung jawab terhadap satu wilayah," kata Prasetyo.
Ia menggarisbawahi bahwa skema pembagian wilayah tersebut bukan berarti para pejabat mengabaikan kawasan yang tidak ditugaskan. Skenario tersebut dirancang semata-mata untuk memacu akselerasi koordinasi dan menjamin tindakan di lapangan terealisasi secara lebih efektif.
"Tapi jangan juga diartikan tidak bertanggung jawab dengan daerah yang lain lho ya nanti. Ini hanya membagi atensi supaya koordinasinya kami percepat, gitu, penanganan," ujarnya.