JAKARTA - Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Febrian Alphyanto Ruddyard, mengemukakan bahwa indikator keberhasilan dari pelaksanaan transisi energi menuju emisi nol bersih atau net-zero emissions (NZE) harus dinilai berdasarkan sejauh mana dampak positif serta manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Ketika berbicara tentang net-zero, perhatian kami sering tertuju pada panel surya, kendaraan listrik, hydrogen, baterai, atau pasar karbon. Semua itu tentu penting. Namun, teknologi bukanlah tujuan akhir. Tujuan kami adalah memastikan masyarakat hidup lebih sejahtera, lebih tangguh, dan memiliki lebih banyak peluang," ujar Wamen Febrian, dalam acara Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2026 bertema "Utamakan Masyarakat, Wujudkan Transisi yang Berkeadilan!", sebagaimana dikutip dari keterangan resminya di Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Wamen Febrian menjelaskan bahwa bagi Indonesia, isu perubahan iklim tidak sekadar dipandang sebagai persoalan lingkungan semata, melainkan sudah menjadi tantangan pembangunan serius yang membawa pengaruh langsung terhadap ketahanan pangan, ketersediaan pasokan air, derajat kesehatan masyarakat, hingga tingkat produktivitas ekonomi secara keseluruhan.
Oleh sebab itu, jajaran Kementerian PPN/Bappenas secara konsisten menempatkan agenda penanganan iklim sebagai komponen integral yang tidak bisa dipisahkan dari kerangka strategi pembangunan nasional.
Menurut pandangannya, roda pertumbuhan ekonomi, upaya pelestarian lingkungan, serta prinsip keadilan sosial wajib untuk berjalan beriringan guna menjadi fondasi utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Lebih lanjut, akselerasi transisi menuju ekonomi hijau ini diharapkan mampu memicu terciptanya kesempatan kerja hijau yang produktif, menjamin perolehan penghasilan yang layak, serta bersifat inklusif bagi semua kalangan.
Di samping itu, berbagai manfaat dari ekonomi hijau tersebut dipandang wajib pula untuk menjangkau sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), wadah koperasi, badan usaha milik desa (BUMDes), serta para pelaku usaha lokal lewat penyediaan akses pembiayaan, teknologi, dan pasar yang memadai.
Pada saat yang bersamaan, tutur Febrian, bangsa Indonesia perlu mengoptimalkan potensi pemanfaatan energi terbarukan serta kekayaan mineral kritis guna memperkuat fondasi industri nasional, mendongkrak nilai tambah produk di dalam negeri, sekaligus membuka lebih banyak lapangan pekerjaan yang berkualitas.
"Transisi menuju net zero hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga keuangan, akademisi, masyarakat sipil, hingga generasi muda," ungkap Wakil Kepala Bappenas.
"Warisan terbesar kami adalah sebuah bangsa yang mampu membuktikan bahwa kemajuan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan dapat tumbuh bersama. Kami tidak dipaksa memilih antara pembangunan dan keberlanjutan, tetapi mampu menghadirkan keduanya secara bersamaan," ucap Wakil Menteri PPN.