JAKARTA — Kementerian Sosial (Kemensos) membekukan sementara penyerahan bantuan sosial (bansos) Triwulan III/2026 kepada 1,49 juta keluarga penerima manfaat (KPM) akibat terindikasi judi online (Judol).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menggarisbawahi bahwa bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako mesti difungsikan demi memenuhi kebutuhan keluarga, bukan dialihkan untuk judi online. Oleh sebab itu, pemerintah tidak bakal memberi toleransi bagi penerima bansos yang terbukti menyimpang dari kegunaan aslinya.
“Jadi intinya kami akan terus melakukan sosialisasi edukasi kepada keluarga penerima manfaat (KPM) untuk benar-benar dimanfaatkan untuk kebutuhan yang sudah ditentukan. Jangan digunakan untuk main judol,” kata Gus Ipul dalam keterangannya pada laman resmi Kemensos, dikutip Minggu (23/8/2026).
Kemensos pun menyediakan ruang klarifikasi bagi KPM yang catatannya terindikasi terkait transaksi judi online. Sanggahan dapat diproses lewat pemerintah desa atau pendamping sosial demi mengonfirmasi apakah transaksi benar dieksekusi oleh yang bersangkutan atau data pribadinya disalahgunakan pihak lain.
Menurutnya, bilamana sesudah proses klarifikasi terbukti ada penggunaan dana bansos untuk judol, alokasi bantuan akan seketika dihentikan.
“Kami tentu pada akhirnya memberikan sanksi untuk tidak akan kami salurkan (bansos) lagi, kami nonaktifkan itu,” jelas Gus Ipul.
Kebijakan tersebut diumumkan usai Kemensos menuntaskan pemadanan data bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Verifikasi terhadap penerima bansos triwulan II beserta jajaran anggota keluarga dalam satu kartu keluarga (KK) mendeteksi 1.494.652 data KPM terindikasi terkait transaksi judi online.
“Penerima triwulan II kemarin kami cek semua, termasuk anggota keluarganya dan kami dapati (1.494.652 terindikasi judol). Jadi ini ditangguhkan dulu, kami juga siapkan penggantinya, karena masih banyak masyarakat lain yang butuh sebetulnya,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin) Kemensos Joko Widiarto.
Dia memaparkan, jejak transaksi tidak selalu berasal langsung dari sang penerima bansos. Aktivitas transaksi dapat bersumber dari anggota keluarga lain yang terhubung dalam satu KK, seperti anak, suami, istri, hingga cucu.
“Jadi kami cek dalam satu keluarga ini, ada tidak yang main judi online. Ketahuanlah ada anaknya ternyata, ada suaminya. Mungkin penerima bansosnya tidak main, tapi ternyata anaknya,” jelas dia.
Berdasarkan struktur anggota keluarga di KK, status anak menjadi kelompok terbanyak yang terindikasi transaksi judol, yakni melampaui 1 juta data. Selanjutnya, terdapat 458.000 berstatus kepala keluarga, sekitar 40.000 istri, serta lebih dari 23.000 cucu terindikasi judol. Sisanya mencakup anggota keluarga dengan status lain, seperti menantu dan mertua.
Di sepanjang 2025, rata-rata nominal transaksi yang terdeteksi berada di angka Rp1,9 juta. Nilai transaksi paling rendah tercatat Rp5.000, sedangkan yang tertinggi menyentuh Rp2,68 miliar. Terkait angka transaksi yang menembus Rp2,68 miliar tersebut, Kemensos tengah melakukan pendalaman intensif.
“Kalau rekening penerima bansos biasanya cuma untuk transfer kemudian diambil. Tapi sedang kami selidiki ini, apakah memang menggunakan rekening bansos atau tidak,” jelas Joko Widiarto.
Guna menjaga ketepatan data, Kemensos memberi kesempatan KPM yang terindikasi untuk mengurus klarifikasi melalui aplikasi SIKS-NG pendamping dan operator desa/Dinsos. Ada dua alur yang bisa ditempuh. Pertama, KPM dapat melayangkan sanggahan jika merasa tidak pernah terlibat judi online, termasuk bila identitasnya diduga dicaplok pihak lain. Kedua, KPM yang memang terlibat wajib menghentikan aktivitas judi online, menutup rekening terkait, lalu melaporkan penutupan rekening tersebut.
“Dari 1,49 juta (terindikasi judol) sudah ada 44.000 yang melakukan klarifikasi,” ujarnya.
Berikut panduan cek desil, status penerima bansos, serta tata cara pencairannya:
1. Pembagian Desil Bansos Pemetaan desil dalam penyaluran Bansos menggambarkan derajat kesejahteraan masyarakat secara bertingkat dari kelompok paling rentan hingga paling mapan. Dalam penyaluran bansos, pemerintah memprioritaskan penyaluran bagi masyarakat yang berada pada kelompok desil 1 hingga desil 4.
Desil 1: Kelompok sangat miskin atau 10% miskin
Desil 2: Kelompok miskin
Desil 3: Kelompok hampir miskin
Desil 4: Kelompok rentan miskin
Desil 5: Kelompok menengah bawah yang relatif stabil
Desil 6: Kelompok menengah
Desil 7: Kelompok menengah atas
Desil 8: Kelompok mapan
Desil 9: Kelompok kaya
Desil 10: Kelompok sangat kaya
2. Cara Cek Desil Bansos Guna memeriksa tingkatan desil, warga dapat memanfaatkan dua cara, yakni via situs resmi Kemensos serta lewat aplikasi “Cek Bansos”. Berikut panduan pengecekan desil di situs Kemensos:
Cek Desil via Laman Kemensos
Akses portal resmi Kemensos di https://cekbansos.kemensos.go.id
Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada KTP.
Masukkan kode captcha yang dimunculkan.
Klik tombol “Refresh” apabila karakter kode kurang jelas.
Klik “Cari Data”.
Sistem akan memuat rincian informasi terkait desil, ragam bansos, serta status dan periode pencairan.
Cek Desil Melalui Aplikasi Cek Bansos
Unduh aplikasi “Cek Bansos” dari Google Play Store.
Buka aplikasi “Cek Bansos” di ponsel.
Login memanfaatkan akun yang telah dibuat dengan memasukkan username serta password.
Buka menu profil untuk melihat kategori desil.
3. Cara Cek Bansos Masyarakat dapat menelusuri status penerima bansos melalui kanal resmi pemerintah berikut:
Melalui Website Resmi Kemensos:
Buka laman https://cekbansos.kemensos.go.id
Isikan data area sesuai KTP (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan).
Ketik nama lengkap penerima selaras KTP.
Masukkan kode captcha yang tertera.
Klik “Cari Data”.
Melalui Aplikasi Cek Bansos:
Unduh aplikasi Cek Bansos dari Play Store atau App Store.
Registrasi / login mengisikan data NIK/KK serta dokumen pendukung sesuai KTP.
Setelah berhasil masuk, pilih opsi “Cek Bansos / Cek Penerima”.
Masukkan data identitas sesuai KTP.
Klik “Cari Data”.
Sistem bakal menyajikan status penerima bansos, mencakup PKH, BPNT, maupun bantuan lainnya. Data penerima berpatokan pada DTSEN yang diperbarui berkala via proses verifikasi dan validasi pemerintah daerah.
4. Kriteria dan Syarat Penerima Bansos 2026
Warga Negara Indonesia (WNI) yang mengantongi KTP dan Kartu Keluarga (KK) sah.
Terdaftar dalam sistem DTSEN.
Tergolong dalam kategori keluarga miskin atau rentan.
Tidak sedang menerima bantuan sejenis dari program pemerintah lain.
Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun Polri.
Pada 2026, pemerintah turut melakukan penyelarasan kriteria. Untuk PKH, alokasi bantuan difokuskan bagi keluarga desil 1 hingga 4. Sementara itu, BPNT kini diprioritaskan untuk kelompok desil 1 hingga 4 dan tak lagi mencakup desil 5.
5. Cara Mencairkan Bansos 2026
Cara Mencairkan Bansos via Bank Himbara
Bantuan dikirim langsung ke rekening penerima.
Penerima dapat menarik dana lewat ATM Bank Himbara.
Pencairan juga bisa diproses melalui teller bank.
Penerima wajib menunjukkan KTP atau kartu KKKS.
Cara Mencairkan Bansos via Pos
Penerima memperoleh surat undangan pencairan dari perangkat desa/kelurahan atau kurir PT Pos.
Penerima mendatangi kantor pos terdekat atau lokasi yang ditentukan.
Datang selaras jadwal pada surat undangan.
Khusus lansia dan penyandang disabilitas, pencairan diantarkan langsung ke rumah.
Cara Mencairkan Bansos via Kopdes Merah Putih
Penerima bansos mendatangi gerai Kopdes Merah Putih (KDMP) yang didukung perwakilan (agen Bank Himbara).
Menunjukkan identitas KTP/KKKS.
Agen Bank Himbara di KDMP akan memproses data penerima manfaat dan pencairan dana bansos.