Temuan ini dirilis FSP BUMN Bersatu pada Minggu, 9 Agustus 2026. Lembaga yang membawahi serikat pekerja di perusahaan-perusahaan pelat merah seperti Pertamina, PLN, dan Telkom ini memotret persepsi publik terhadap kepemimpinan nasional dan kondisi ekonomi.

Para responden memandang Prabowo sebagai pemimpin yang tercerahkan (enlightening leader). Mereka menilai Kepala Negara memiliki kesadaran tinggi, memimpin dengan memberi teladan, serta menganggap jabatan sebagai amanah untuk melayani, bukan sarana mencari kekuasaan.

Kepuasan publik paling tinggi tercatat di sektor politik. Sebanyak 86,2 persen responden mengaku sangat puas atau puas dengan kinerja presiden di bidang ini. Adapun di bidang penegakan hukum, angka kepuasannya mencapai 82,7 persen.

Program bantuan sosial dan pendidikan juga menuai respons positif. Sebanyak 84,3 persen masyarakat menilai pemerintah konsisten menjaga angka penerimaan bansos dan fasilitas pendidikan, terutama untuk kalangan bawah. Optimisme Ekonomi Mulai Melambat

Meski kepuasan terhadap presiden tinggi, potret ekonomi rumah tangga menunjukkan hal berbeda. Survei menangkap suasana pikiran masyarakat yang cenderung negatif meski indikator fundamental ekonomi tercatat positif.

Sebanyak 74,8 persen responden masih optimistis kondisi ekonomi akan membaik pada Juli 2026. Namun, sinyal perlambatan mulai terlihat. Hampir seperempat responden, tepatnya 21,6 persen, justru khawatir kondisi ekonomi ke depan akan kembali melemah.

"Meskipun dalam beberapa hal hasil survei ini menggambarkan persepsi positif publik, faktor kondisi terkini dan tren keadaan ekonomi nasional yang terpotret di masyarakat harus menjadi catatan tebal bagi pemerintahan Prabowo-Gibran," ujar Tri Widodo Sektianto, Dept Head Litbang FSP BUMN Bersatu. Tekanan Biaya Hidup Masih Dirasakan Warga

Persepsi beratnya kondisi ekonomi rumah tangga tidak bisa dilepaskan dari kekhawatiran masyarakat terhadap berbagai variabel ekonomi. Mulai dari harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, hingga daya beli yang menipis.

Survei ini melibatkan responden dari berbagai latar belakang. Meski secara umum puas dengan arah kepemimpinan nasional, mayoritas mengaku masih menahan pengeluaran dan waspada terhadap gejolak harga.

Data ini menjadi pengingat bahwa kepuasan politik tidak otomatis sejalan dengan kenyamanan ekonomi di tingkat akar rumput. Pemerintah dituntut menerjemahkan kepercayaan publik yang tinggi itu menjadi kebijakan yang meringankan beban warga, terutama di tengah tanda-tanda melambatnya optimisme ekonomi.