JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh jajaran penegak hukum untuk bergerak tegas mencabut izin usaha perusahaan yang terindikasi terlibat maupun memerintahkan aksi pembakaran hutan dan lahan (karhutla).

Dalam agenda rapat koordinasi penanganan karhutla di Pekanbaru, Riau, Senin, Presiden menekankan penindakan tanpa kompromi wajib diterapkan pada korporasi yang terbukti menyuruh pihak tertentu membakar area demi pembukaan lahan.

"Saya minta polisi kejaksaan selidiki, intelijen selidiki. Kalau ada indikasi segera laporan, kami segera cabut," ujar Prabowo dipantau melalui siaran Sekretariat Presiden di Jakarta, Senin.

Presiden menegaskan ketetapan ini berlaku setara bagi seluruh perusahaan tanpa terkecuali. Keputusan pencabutan operasional bakal langsung diberlakukan jika terbukti ada perintah pembakaran lahan.

"Siapapun korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka menyuruh bakar-bakar, kami cabut izinnya, seluruh izin korporasi itu kami cabut. Saya tidak main-main," ucap Presiden.

Di samping itu, Prabowo meminta jajaran petugas mengantisipasi pergerakan oknum yang sengaja membakar lahan atas dalih apa pun. Pendekatan edukasi di level desa perlu diperluas agar warga memahami larangan pembakaran tersebut.

Presiden menyampaikan bahwa masyarakat yang membutuhkan lahan usaha tidak boleh dibiarkan mengambil jalan pintas dengan membakar. Pemerintah bersama pemda, TNI, serta Polri siap turun tangan memberikan bantuan.

Proses bantuan pembukaan lahan bakal difasilitasi secara teratur melalui kelompok tani, dengan skema pembiayaan memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun koperasi.

"Kalau mereka butuh untuk buka lahan, mereka bikin laporan ke camat, bupati, nanti pemerintah yang akan bantu mereka. TNI dan Polri akan membantu, pemda akan membantu rakyat, di organisir per kelompok tani, nanti biayanya bisa melalui KUR, koperasi," katanya.

Prabowo turut menggarisbawahi peran vital kepolisian dalam mengawal pencegahan hingga penindakan karhutla, khususnya apabila terindikasi ada keterlibatan pihak korporasi.