JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (BTN) berkolaborasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan perbaikan pada 20 unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang dihuni masyarakat prasejahtera di empat area Indonesia, termasuk Kabupaten Lebak, Banten.
Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu menyampaikan bahwa kerja sama ini menyasar berbagai area guna menjangkau kelompok masyarakat yang masih tinggal di tempat hunian yang tidak layak.
Adapun 20 unit RTLH tersebut tersebar masing-masing lima unit di Kabupaten Lebak, Cianjur, Sukabumi, serta Purworejo. Inisiatif ini melanjutkan kemitraan BTN dan PPATK pada 2025 yang telah memperbaiki 15 unit hunian, sehingga total bantuan dalam dua tahun telah menjangkau 35 rumah penerima manfaat.
Ia menerangkan bahwa perbaikan RTLH menjadi salah satu jalan keluar untuk merangkul warga yang belum mampu memiliki hunian lewat pembiayaan maupun melakukan renovasi rumah mandiri. Terlebih, kisaran satu dari tiga keluarga di Indonesia tercatat masih menempati rumah yang belum memenuhi kriteria kelayakan.
“BTN hidup dari industri perumahan dan kami memahami betul bahwa belum semua segmen masyarakat bisa mendapatkan rumah melalui KPR, terutama masyarakat pada desil 1, 2, 3 dan sebagian desil 4 yang masih memiliki keterbatasan untuk membayar angsuran. Karena itu, salah satu solusi yang bisa kami lakukan adalah melalui bedah rumah,” ujar Nixon usai acara penyerahan di Desa Warunggunung, Kabupaten Lebak, Banten, Kamis.
Menurut pandangan Nixon, penanganan masalah rumah tidak layak huni memerlukan keterlibatan banyak pihak. Pihak BTN bersama PPATK berkomitmen menjadikan agenda bedah rumah sebagai agenda rutin tahunan yang berfokus pada area pemukiman yang masih mengalami kemiskinan ekstrem.
“Apa yang kami lakukan hari ini memang masih bagian kecil. Tetapi kalau semua korporasi dan institusi memiliki gerakan yang sama, ribuan rumah bisa kami perbaiki setiap tahun. Kami tidak hanya menunggu pemerintah, korporasi juga bisa bergerak bersama dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” katanya.
Di samping itu, agenda ini berjalan seiring dengan langkah transformasi BTN menuju Beyond Mortgage, yakni membangun tempat tinggal sekaligus kehidupan, serta mendukung semangat transformasi BUMN di bawah Danantara Indonesia. "BTN telah menyalurkan pembiayaan untuk sekitar 6,1 juta rumah di seluruh Indonesia," ujarnya.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan bahwa kegiatan renovasi rumah ini merupakan bagian dari Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang Indonesia yang kini menginjak usia 24 tahun sebagai gerakan bersama lintas instansi.
“Dalam rangka gerakan nasional anti pencucian uang Indonesia yang ke-24, kami bersama BTN membangun dan memperbaiki rumah untuk membantu saudara-saudara kami yang membutuhkan kebutuhan dasar berupa papan. Ke depan kegiatan seperti ini akan terus kami laksanakan bersama BTN,” ujar Ivan.
Ivan menambahkan, filosofi “Rumah Bersih, Keuangan Bersih” juga disebarluaskan lewat edukasi literasi keuangan keluarga, mengingat keluarga menjadi unit terkecil masyarakat yang memegang peranan penting dalam membentuk kebiasaan finansial yang sehat.
Manfaat program ini dirasakan langsung oleh salah satu warga penerima bantuan, Sanatra, yang sebelumnya menghuni rumah dalam keadaan rusak serta sering bocor.
“Dulu rumahnya mau roboh, bocor. Mau memperbaiki enggak punya uang, karena untuk makan dan kebutuhan anak-anak saja. Alhamdulillah sekarang sudah bagus. Senang banget, saya, istri, sama anak. Terima kasih banget kepada BTN,” ujarnya.
Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah mengapresiasi bantuan BTN dan PPATK mengingat angka kemiskinan di Lebak masih berada di kisaran 8,03 persen, dengan sekitar 5.000 jiwa berada pada tingkatan kemiskinan ekstrem yang berdampak pada kualitas tempat tinggal.
“Kami sangat berterima kasih kepada PPATK yang telah memberikan perhatian kepada daerah kami dan juga kepada BTN. Kabupaten Lebak masih menghadapi persoalan kemiskinan. Karena itu, kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus hadir di Kabupaten Lebak,” ujar Amir.
Untuk diketahui, penetapan penerima bantuan RTLH ini ditentukan lewat koordinasi bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta pemerintah daerah setempat melalui proses verifikasi lapangan. Langkah ini sejalan dengan Program 3 Juta Rumah dari pemerintah dalam membangun taraf hidup masyarakat.
